Belum Ada Persetujuan Penghapusan Aset, SDN 1 Maniskidul Telanjur Dibongkar; GERTAK Endus Dugaan Pengondisian Vendor
KUNINGAN – Gerakan Tangkap Koruptor (GERTAK) Kuningan kembali menyoroti pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2026 di Kabupaten Kuningan. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada proyek revitalisasi di SDN 1 Maniskidul yang dinilai mengulang persoalan klasik dan tidak berkaca dari polemik serupa pada sekolah-sekolah penerima program revitalisasi sebelumnya.
Presidium GERTAK Nurdiansyah Rifatullah menegaskan bahwa pembongkaran bangunan fisik di SDN 1 Maniskidul dilakukan sebelum terbitnya surat persetujuan penghapusan aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kelalaian administratif yang berpotensi melanggar ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
"Ini bukan sekadar persoalan hitung-menghitung waktu atau mengejar target pengerjaan di lapangan, melainkan soal kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang wajib dijalankan sebelum eksekusi fisik dilakukan," tegas perwakilan Presidium GERTAK Kuningan dalam keterangannya.
Menurut GERTAK, setiap aset gedung sekolah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Oleh karena itu, pembongkaran bangunan tanpa didahului prosedur penghapusan aset yang sah berisiko menimbulkan cacat hukum serta persoalan dalam pencatatan neraca aset daerah di kemudian hari.
Dugaan Pengondisian Pengadaan Baja Ringan
Selain persoalan legalitas pembongkaran aset, GERTAK Kuningan juga mengendus adanya dugaan praktik pengondisian dalam pengadaan material konstruksi, khususnya pada item pekerjaan rangka atap baja ringan.
Berdasarkan informasi dan penelusuran di lapangan, pengadaan rangka atap baja ringan di proyek revitalisasi tersebut diduga kembali diarahkan oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan kepada penyedia atau pihak tertentu. Pola pengondisian ini ditengarai berkaitan dengan dugaan adanya komitmen fee atau cashback dari pihak penyedia material.
"Pola lama seperti ini terus berulang - ulang Seharusnya program revitalisasi dikelola secara transparan dan mandiri oleh pihak sekolah sesuai mekanisme, bukan malah diintervensi atau diarahkan ke vendor tertentu demi keuntungan oknum," lanjut pernyataan GERTAK.
Landasan Aturan dan Regulasi yang Dilanggar
Menyikapi temuan tersebut, Nurdiansyah memaparkan sejumlah regulasi baku yang seharusnya menjadi pedoman mutlak dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah maupun pengelolaan aset daerah:
1. Aturan Penghapusan dan Pembongkaran Aset Daerah
o PP Nomor 27 Tahun 2014 (jo. PP Nomor 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (jo. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa pemusnahan atau pembongkaran gedung milik daerah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan resmi dari Kepala Daerah melalui pengelola barang (BPKAD) dan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Penghapusan Aset.
o PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung (Pasal 162–163), yang mensyaratkan tahapan persiapan pembongkaran harus diawali dengan permohonan dan persetujuan pemusnahan/penghapusan aset sebelum eksekusi perobohan bangunan dilakukan.
2. Regulasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026
o Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. Dalam juknis tersebut ditegaskan bahwa bantuan revitalisasi dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) secara swakelola.
o P2SP memiliki kewenangan penuh dan independen dalam membelanjakan dana bantuan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis. Segala bentuk intervensi, pengondisian penyedia material, maupun pungutan commitment fee bertentangan langsung dengan juknis bantuan pemerintah serta berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
GERTAK Kuningan mendesak Inspektorat Daerah, BPKAD, serta Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Kuningan untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proses administrasi aset maupun alur pengadaan material di SDN 1 Maniskidul dan sekolah penerima program revitalisasi tahun 2026
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, BPKAD Kuningan, serta pihak SDN 1 Maniskidul masih dalam upaya konfirmasi guna keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Han)
