Krisis Air Bersih Makin Mengkhawatirkan: Sorotan DPRD Kuningan ke Pemerintah Daerah 2
Kuningan, Jawa Barat – September 2025
Pendahuluan
Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kuningan, Jawa Barat, membuat ribuan warga kesulitan mengakses air bersih. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan dan memicu reaksi keras dari DPRD Kuningan yang menyoroti lambannya respons Pemerintah Daerah (Pemda). Krisis air bersih bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut hajat hidup masyarakat.
Artikel ini akan membahas kondisi terkini krisis air bersih di Kuningan, sorotan DPRD, respons Pemda, suara warga, hingga solusi jangka pendek dan panjang yang perlu segera dilakukan.
Kondisi Terkini Krisis Air Bersih di Kuningan
Hingga minggu kedua September 2025, sedikitnya 30 desa di Kabupaten Kuningan dilaporkan mengalami kelangkaan air bersih. Warga harus menempuh jarak jauh untuk mengambil air dari sumber yang masih tersisa. Beberapa bahkan terpaksa membeli air dengan harga tinggi, yang tentunya memberatkan kondisi ekonomi rumah tangga.
Menurut laporan Pemerintah Kabupaten Kuningan, permintaan bantuan air bersih meningkat tajam. Namun, distribusi tangki air yang dilakukan BPBD dan PDAM dinilai belum merata. Hal inilah yang kemudian mendapat sorotan dari DPRD.
Sorotan DPRD Kuningan terhadap Pemda
Dalam rapat kerja pekan ini, beberapa anggota DPRD Kuningan menyampaikan kritik tajam terhadap Pemda. Menurut mereka, pemerintah daerah terkesan lambat mengambil langkah darurat. Ketua Komisi IV DPRD Kuningan menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan vital yang tak boleh ditunda.
DPRD juga menuntut adanya roadmap jelas dalam penanganan bencana kekeringan. Sorotan ini bukan semata kritik, melainkan dorongan agar Pemda bertindak lebih cepat, terukur, dan transparan.
Respons Pemerintah Daerah Kuningan
Pemda Kuningan melalui BPBD menyebut sudah mendistribusikan lebih dari 100 tangki air bersih ke wilayah terdampak. Namun, jumlah tersebut jelas belum sebanding dengan kebutuhan warga. PDAM Kuningan juga mengakui adanya keterbatasan pasokan air karena debit sumber mata air menurun drastis akibat kemarau.
Selain distribusi darurat, Pemda juga berkoordinasi dengan provinsi dan BNPB untuk mendapatkan tambahan bantuan. Kendati demikian, kendala anggaran dan keterbatasan armada tangki membuat distribusi belum optimal.
Suara Warga: Keluhan dan Harapan
“Kami harus beli air Rp 5.000 per jerigen. Kalau tidak, terpaksa antre di sumur desa,” keluh Siti, warga Desa Jalaksana. Cerita seperti ini banyak ditemukan di berbagai kecamatan. Warga berharap DPRD tidak hanya menyoroti, tetapi juga memperjuangkan solusi nyata bersama Pemda.
Meski terbatas, masyarakat berusaha beradaptasi. Ada yang membuat sumur bor darurat, ada pula yang memanfaatkan air hujan seadanya. Namun, semua berharap agar bantuan segera datang lebih cepat.
Faktor Penyebab Krisis Air Bersih
- Musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino.
- Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan membuat resapan air berkurang.
- Keterbatasan PDAM dalam mendistribusikan air ke seluruh wilayah.
- Kurangnya infrastruktur seperti embung dan sumur resapan.
Dampak Krisis Air Bersih terhadap Kehidupan Warga
Krisis air bersih membawa dampak luas. Dari sisi kesehatan, sanitasi yang buruk berpotensi memicu penyakit kulit hingga diare. Dari sisi ekonomi, warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air. Bahkan, beberapa desa melaporkan munculnya konflik kecil akibat rebutan sumber air.
Solusi Jangka Pendek yang Mendesak
DPRD mendesak Pemda untuk meningkatkan frekuensi distribusi air tangki. Selain itu, koordinasi dengan pihak swasta dan relawan juga diperlukan. Pengawasan distribusi harus ketat agar bantuan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan.
Solusi Jangka Panjang untuk Atasi Krisis Air Bersih
Penanganan krisis air bersih tidak bisa hanya mengandalkan solusi darurat. Dibutuhkan langkah jangka panjang seperti konservasi hutan, pembangunan embung, sumur bor, dan inovasi teknologi penampungan air hujan. Edukasi masyarakat untuk hemat air juga menjadi bagian penting dari strategi ini.
Pemerintah juga bisa menggandeng perguruan tinggi untuk riset pengelolaan sumber daya air. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar Kuningan tidak terus terjebak dalam siklus krisis tahunan.
Untuk prakiraan iklim dan potensi musim kemarau ke depan, publik dapat memantau data resmi dari BMKG.
Penutup: Ajakan Kolaborasi Semua Pihak
Sorotan DPRD terhadap Pemda Kuningan seharusnya menjadi momentum perbaikan sistem. Air bersih adalah hak dasar setiap warga negara, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang solid, krisis air bersih di Kuningan bisa segera teratasi.
Harapannya, tahun depan Kuningan tidak lagi menghadapi krisis serupa, melainkan mampu menjadi contoh daerah yang tangguh menghadapi bencana lingkungan.
