MPK Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Dan/Atau RPH B2 Di Kuningan!
KUNINGAN — Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) menyatakan sikap menolak rencana pembangunan peternakan babi dan/atau Rumah Potong Hewan B2 oleh PT Fuyan Farm Indonesia yang telah di hentikan di Desa Bandorasa Kulon, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan.
Sikap ini didasarkan pada pentingnya kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kondusivitas sosial masyarakat.
MPK menyoroti tiga persoalan mendasar:
1. Kesesuaian Perizinan
Setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan tata ruang, perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL sesuai kewajiban, serta PBG dan persyaratan teknis lainnya. Jangan sampai pembangunan berjalan mendahului pemenuhan kewajiban hukum.
2. Persetujuan dan Keterlibatan Masyarakat
Masyarakat terdampak bukan sekadar penonton. Pemerintah dan perusahaan wajib membuka ruang informasi, konsultasi, serta pelibatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Potensi Konflik Horizontal
Pengabaian aspirasi masyarakat terhadap kegiatan yang sensitif secara sosial berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik horizontal. Pemerintah harus mengantisipasi persoalan ini sejak awal, bukan menunggu situasi berkembang menjadi konflik terbuka.
DESAKAN MPK
MPK mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk:
- Memastikan seluruh persyaratan perizinan dan kesesuaian tata ruang terpenuhi.
- Mempertahankan penghentian pembangunan sampai seluruh kewajiban hukum diselesaikan.
- Menginformasikan apabila ada rencana perubahan titik lahan atau daerah.
- Membuka status dan dasar hukum penghentian pembangunan kepada publik.
- Memfasilitasi dialog dan menghormati aspirasi masyarakat terdampak.
Pembangunan bukan sekadar menghadirkan investasi, tetapi memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari keputusan yang mengabaikan hukum dan kepentingan publik.
KUNINGAN BUTUH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, BUKAN PEMBANGUNAN YANG MEMICU KERESAHAN!
Yusup Dandi Asih
Founder Masyarakat Peduli Kuningan (MPK)
