JAMAN Apresiasi Langkah Pemerintahan Prabowo Wujudkan Kedaulatan Pangan

 

JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Pangan Sedunia 2025, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) menegaskan bahwa pangan merupakan pintu gerbang menuju kemandirian nasional yang sejati.

Ketua Umum JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, SE, menyampaikan bahwa pangan bukan hanya sekadar kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global.

“Pangan adalah fondasi dari seluruh dimensi kemandirian nasional. Dalam kerangka Pancalogi JAMAN, pangan menjadi pilar pertama yang menopang empat pilar lainnya — Energi, Maritim, Iptek, dan Industri. Tanpa kemandirian pangan, kita akan selalu berada dalam posisi rentan dan tergantung,” tegas Iwan dalam pernyataan resminya, Kamis (16/10/2025).

Kebijakan Pangan Era Prabowo Dinilai Progresif dan Terukur

Menurut hasil kajian strategis yang dilakukan oleh Litbang JAMAN, kebijakan pangan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2029) dinilai progresif, terukur, dan berpihak pada rakyat.

Tiga program unggulan menjadi sorotan utama dalam memperkuat pondasi kemandirian pangan nasional, yaitu:

1. Program Pangan Gratis

Menyasar 40 juta keluarga prasejahtera, program ini memberikan makanan tambahan dan sembako gratis sebagai bentuk peningkatan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

2. Food Estate Nasional

Pengembangan lumbung pangan berskala besar melalui pembukaan lahan baru seluas 300.000 hektar dan penerapan teknologi pertanian presisi, menjadi langkah konkret menuju swasembada pangan.

3. Transformasi Pertanian Modern

Melalui mekanisasi, digitalisasi, serta pengembangan sistem irigasi modern, sektor pertanian diarahkan menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Kajian JAMAN: Dampak Nyata bagi Petani dan Produksi Nasional

Litbang JAMAN menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta analisis triangulasi data kuantitatif (termasuk metode SPSS) untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan adanya korelasi positif signifikan antara kebijakan yang dijalankan dan capaian di lapangan.

Beberapa dampak positif yang tercatat antara lain:

Peningkatan Produksi Pangan

Modernisasi dan program food estate terbukti meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen di sejumlah wilayah.

Kesejahteraan Petani

Implementasi Kartu Tani Digital, asuransi pertanian, dan subsidi bunga KUR Pertanian memperkuat perlindungan sosial dan menambah pendapatan petani.

Kedaulatan Pangan Nasional

Kebijakan pangan era Prabowo menggeser paradigma dari sekadar ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Strategis JAMAN

Meski arah kebijakan sudah tepat dan berpijak pada landasan hukum yang kuat, JAMAN menilai tantangan implementasi masih perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal:

* Ketimpangan distribusi pangan antarwilayah

* Ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok

* Kompleksitas regulasi dan perizinan sektor pertanian

Untuk menjawab tantangan tersebut, JAMAN merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Penguatan Infrastruktur Logistik

   Pembangunan cold storage, jalan tani, dan gudang modern guna mempercepat distribusi hasil pertanian.

2. Reformasi Regulasi

   Penyederhanaan dan harmonisasi perizinan pertanian untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

3. Kolaborasi Lintas Sektor

   Mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pangan nasional.

Pangan sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa

Menutup pernyataannya, Ketua Umum JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, SE, menyerukan agar sektor pangan dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

“Pangan bukan hanya soal perut kenyang, tapi soal harga diri bangsa. Dengan strategi yang terukur, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan sinergi lintas sektor, kita bisa menjadikan pangan sebagai kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan,” pungkasnya. (/red)