Kritik Ika Siti Rahmatika terhadap MBG Dikritik Balik: Stunting Bukan Persoalan Instan
KUNINGAN — Sorotan tajam yang dilayangkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, terkait tingginya angka prevalensi stunting di Kecamatan Garawangi yang mencapai 19,7 persen (sekitar 490 balita) memantik diskusi publik yang dinamis. Namun, mengaitkan secara langsung data capaian bulan Mei 2026 tersebut sebagai indikator ketidakefektifan Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai kesimpulan yang prematur dan tidak berdasar pada realitas biologis serta sosiologis penanganan gizi.
Menanggapi kritik tersebut, pemerhati kebijakan publik, Nurdiansyah Rifatullah, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa intervensi gizi nasional melalui program berskala besar seperti MBG tidak bisa diukur hasilnya secara instan dalam hitungan bulan, terlebih program ini baru saja masif digulirkan oleh pemerintah di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).
"Program Makan Bergizi Gratis ini dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan. Ini bukan seperti kita memakan cabai yang langsung terasa pedasnya saat itu juga. Pengentasan stunting adalah investasi jangka panjang yang menyangkut perbaikan sel, struktur biologis, dan perbaikan kebiasaan pola asuh anak," ujar Nurdiansyah Rifatullah dalam keterangannya.
Jika merujuk pada fakta medis dan kondisi riil di lapangan, terdapat beberapa poin krusial mengapa angka stunting tidak bisa turun dalam sekejap mata:
1. Karakteristik Biologis Stunting: Stunting merupakan manifestasi dari masalah kurang gizi kronis yang berlangsung lama, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Oleh karena itu, proses pemulihan tinggi badan anak menurut umur (TB/U) memerlukan intervensi nutrisi makro dan mikro yang konsisten dalam hitungan bulan hingga tahun. Data prevalensi Garawangi pada Mei 2026 adalah cerminan dari akumulasi masalah gizi masa lalu, bukan kegagalan dari program MBG yang baru berjalan.
2. Kebutuhan Diferensiasi Menu Spesifik: Fakta lapangan menunjukkan tantangan teknis eksekusi gizi di tingkat kecamatan. Seperti yang diakui oleh Camat Garawangi, Maryanto, manajemen pemberian makanan untuk balita yang masih mengonsumsi ASI jelas tidak bisa disamakan dengan menu anak sekolah. Penyesuaian formula makanan ini membutuhkan fase adaptasi teknis dan tidak dapat dipukul rata.
3. Infrastruktur Penunjang yang Sedang Berproses: Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur lokal, salah satunya melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur komunitas terpusat. Di banyak daerah, termasuk Kuningan, pematangan sistem SPPG ini sedang diakselerasi agar pasokan makanan bergizi bagi kelompok rentan (ibu hamil, menyusui, dan balita) bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Menilai program nasional sebesar MBG gagal mereduksi angka stunting di sebuah kecamatan hanya dengan melihat potret data satu bulan merupakan kekeliruan metodologis. Keberhasilan program baru dapat dipetakan secara objektif melalui pemantauan tren kurva pertumbuhan anak dalam rentang waktu minimal 6 hingga 12 bulan setelah intervensi gizi diberikan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, alih-alih menjadikannya komoditas kritik politik yang mendiskreditkan efektivitas program, temuan di Kecamatan Garawangi seharusnya dijadikan momentum bagi legislatif dan seluruh pemangku kebijakan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dukungan pengawasan dari DPRD harusnya diarahkan pada percepatan pembangunan fasilitas SPPG di lapangan dan validasi data sasaran gizi, karena masa depan anak-anak tidak dibangun lewat retorika instan, melainkan lewat konsistensi intervensi yang terukur. (Han)
