“Bantahan Kades Cisantana Disorot, Aktivis Ingatkan Alarm Ekologis Gunung Ciremai”
KUNINGAN - Pernyataan Kepala Desa Cisantana yang membantah kawasan wisata sebagai penyebab banjir di kawasan Palutungan memantik reaksi keras dari kelompok Masyarakat Peduli Kuningan. Mereka menilai bantahan tersebut tidak boleh menjadi dalih untuk mengabaikan persoalan ekologis yang dinilai semakin mengkhawatirkan di kawasan lereng Gunung Ciremai.
Aktivis Masyarakat Peduli Kuningan, Yusup Dandi Asih, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata-mata soal ada atau tidaknya kawasan wisata. Menurutnya, yang harus menjadi perhatian serius adalah sejauh mana pembangunan di kawasan hulu dan lereng gunung telah mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan.
“Persoalannya bukan sekadar wisata. Yang harus dijawab adalah apakah sudah ada kajian akademis dan ekologis yang serius dari pemerintah daerah terkait kondisi terkini kawasan resapan di lereng Gunung Ciremai,” tegas Yusup.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah menghitung secara terbuka penambahan bangunan dan aktivitas pembangunan dalam lima tahun terakhir di kawasan hulu, termasuk dampaknya terhadap sistem drainase dan daya dukung lingkungan saat ini.
Menurutnya, secara teori ekologis dan hidrologi, peningkatan pembangunan di kawasan hulu akan berdampak langsung terhadap meningkatnya limpasan air permukaan. Pembukaan lahan, pengerasan permukaan tanah, hingga meningkatnya aktivitas manusia tanpa pengendalian ketat disebut menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam melihat fenomena banjir dan derasnya aliran air yang belakangan terjadi di kawasan Palutungan.
“Ketika kawasan resapan terus ditekan pembangunan, maka kemampuan alam menyerap air akan menurun. Dampaknya jelas, risiko banjir, longsor, hingga krisis air akan semakin besar. Ini prinsip dasar ekologis yang tidak bisa dibantah hanya dengan opini,” ujarnya.
Masyarakat Peduli Kuningan pun memastikan akan mengundang Kepala Desa Cisantana dalam agenda audiensi atau hearing yang dalam waktu dekat akan digelar bersama pihak terkait. Forum tersebut disebut akan menjadi ruang terbuka untuk membahas kondisi ekologis kawasan lereng Gunung Ciremai secara lebih komprehensif dan berbasis data.
Yusup menegaskan, masyarakat tidak sedang memusuhi sektor wisata maupun pengembangan ekonomi di kawasan hulu. Namun, keselamatan ekologis Gunung Ciremai sebagai sumber air dan penyangga kehidupan masyarakat wilayah Ciayumajakuning dinilai harus menjadi prioritas utama.
Fenomena banjir dan limpasan air di kawasan Palutungan, lanjut dia, seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi daya dukung lingkungan secara menyeluruh. Mulai dari kajian AMDAL, tata ruang, izin pembangunan, hingga kapasitas kawasan resapan dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.
“Masyarakat hanya ingin penjelasan berbasis data, bukan sekadar bantahan. Karena jika kawasan resapan terus tertekan, maka ancaman banjir bandang, longsor, kerusakan lingkungan, hingga krisis air akan menjadi risiko nyata di masa depan,” pungkasnya. (Han)
