“Melesat atau Meleset?” MPK Kritik Keras Pemkab Soal Rusaknya Kawasan Kaki Ciremai
KUNINGAN — Upaya audiensi yang dilakukan Masyarakat Peduli Kuningan (MPK) terkait persoalan banjir dan tata kelola kawasan kaki Gunung Ciremai berujung kekecewaan. Audiensi yang sedianya digelar pada Jumat (22/05/2026) itu, dinilai tidak mendapat respons serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Founder MPK, Yusuf Dandi Asih, menyebut pihaknya telah menempuh prosedur resmi dengan melayangkan surat audiensi sejak tiga hari sebelumnya. Berdasarkan jadwal yang diterima, pertemuan dijadwalkan berlangsung pukul 10.30 WIB. Namun hingga pukul 10.51 WIB, audiensi tak kunjung dimulai.
“Kami datang sesuai prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi sampai menjelang siang tidak ada kejelasan. Kami menilai audiensi ini tidak diterima secara serius,” ujar Yusuf.
Menurutnya, MPK datang bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Cigugur, khususnya kawasan Desa Cisantana dan Palutungan. Aduan warga mengenai dampak lingkungan dan tata kelola pembangunan di kawasan hulu Gunung Ciremai disebut terus mengalir kepada pihaknya.
Yusuf menilai pemerintah daerah terkesan lamban dan kurang responsif terhadap persoalan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Ia bahkan menyebut kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi.
“Ini bukan kejadian pertama. Beberapa kali kami mencoba audiensi, tetapi yang terlihat justru pemerintah lebih sibuk menghadiri agenda-agenda seremonial,” katanya.
Ia juga menyinggung agenda pelantikan kepala sekolah yang, menurutnya, tetap diprioritaskan dibanding dialog terkait persoalan lingkungan dan banjir yang dirasakan langsung masyarakat.
“Pelantikan kepala sekolah tentu penting, tapi persoalan banjir dan kerusakan lingkungan menyangkut keselamatan serta kehidupan warga. Itu mestinya menjadi prioritas,” tegasnya.
MPK pun melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola kawasan kaki Gunung Ciremai yang dinilai lemah dalam pengawasan maupun perizinan pembangunan. Yusuf menduga banyaknya alih fungsi lahan serta pembangunan di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kuningan.
“Kami menilai pemerintah daerah gagal menjaga alam Kabupaten Kuningan. Pengawasan terhadap tata kelola bangunan di kawasan kaki Gunung Ciremai tidak berjalan maksimal, sehingga dampaknya sekarang dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, MPK menyatakan akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pada pekan depan. Mereka juga berencana melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Kuningan.
Dalam pernyataannya, Yusuf bahkan melontarkan sindiran terhadap slogan pembangunan daerah yang selama ini digaungkan pemerintah.
“Pa Bupati jangan hanya bicara ‘melesat, melesat’. Saya anggap Pa Bupati Meleset, karena tidak berhasil menjaga alam,” pungkasnya. (Han)
