Mengaku Orang Pusat, Bawa Nama BIN dan APH: Siapa Sebenarnya J yang Menyambangi Kuningan?

KUNINGAN – Seorang pria berinisial J menjadi sorotan setelah sejumlah pihak di Kabupaten Kuningan mengaku pernah didatangi atau dihubunginya dengan membawa klaim sebagai orang pusat, memiliki koneksi politik di tingkat nasional, hingga mengaku berkaitan dengan institusi penegak hukum dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Informasi yang dihimpun pada Sabtu (25/10/2026) menyebutkan, pihak-pihak yang mengaku pernah berinteraksi dengan J berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, anggota DPRD hingga kepala sekolah. Pertemuan tersebut berlangsung pada waktu dan konteks berbeda, tetapi sejumlah keterangan memperlihatkan pola serupa: J disebut memperkenalkan diri dengan membawa nama institusi atau jaringan yang diklaimnya memiliki pengaruh.

Topik yang dibicarakan pun beragam. Mulai dari aktivitas mahasiswa dan demonstrasi, koneksi partai politik di tingkat pusat, hingga program revitalisasi sekolah yang tengah berjalan di Kabupaten Kuningan.

Salah seorang mahasiswa mengungkapkan, dirinya pernah bertemu dengan J di sebuah tempat untuk nongkrong. Dalam pertemuan itu, J disebut mengaku sebagai orang pusat, bahkan mengklaim dirinya bagian dari BIN.

“Waktu itu saya sempat bertemu dengan dia di salah satu tempat ngopi. Dia mengaku orang pusat, bahkan bilangnya sih orang BIN,” ungkap mahasiswa tersebut.

Menurut keterangannya, pembicaraan kemudian mengarah pada aktivitas mahasiswa, khususnya aksi demonstrasi yang saat itu rutin berlangsung di Kuningan. J disebut sempat mempertanyakan kemungkinan penghentian aksi tersebut.

“Waktu itu kan lagi ada demo yang rutin itu ya, nah dia sempat bilang bisa tidak untuk menghentikannya,” katanya.

Keterangan tersebut menambah pertanyaan mengenai maksud pendekatan yang dilakukan J kepada kalangan mahasiswa, terlebih ketika identitas dan afiliasi kelembagaan yang diklaimnya belum terkonfirmasi.

Mengaku Punya Jaringan Politik Pusat

Pengalaman serupa disampaikan seorang anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Ia mengaku lebih dahulu dihubungi J melalui WhatsApp sebelum akhirnya bertemu secara langsung.

Dalam komunikasi tersebut, J disebut memperkenalkan diri sebagai orang pusat dan mengesankan dirinya memiliki hubungan dengan jaringan partai politik di tingkat nasional.

“Dia hubungi saya mengaku orang pusat atau apa waktu itu. Intinya dia seolah orang yang memiliki koneksi ke jaringan partai saya di pusat,” ungkap anggota DPRD tersebut.

Pertemuan kemudian berlangsung. Dalam kesempatan itu, J disebut menyebut sejumlah nama yang diklaimnya memiliki hubungan dengan jaringan partai di tingkat pusat.

Namun, ketika anggota DPRD tersebut mengonfirmasi informasi itu kepada pihak-pihak yang namanya disebut, ia mengaku tidak memperoleh pengakuan adanya hubungan dengan J.

“Ya akhirnya bertemu, ia mengaku kenal ini kenal itu yang ada di jaringan partai saya di pusat. Tapi ya ketika dikonfirmasi ternyata tidak ada yang kenal dia,” tuturnya.

Pengakuan tersebut menjadi salah satu bagian yang perlu diklarifikasi untuk memastikan kebenaran klaim koneksi politik yang disampaikan J. Hingga kini, keterangan tersebut masih bersumber dari pihak yang mengaku pernah berinteraksi dengannya.

Sasar Sekolah Penerima Revitalisasi

Juga terdapat sejumlah kepala sekolah yang mengaku pernah menerima kunjungan pria tersebut. Mereka berasal dari sekolah-sekolah yang tengah mendapatkan program revitalisasi.

Dalam pertemuan itu, J disebut membicarakan program revitalisasi sekolah sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai orang pusat. Ia juga dikabarkan mengaku memiliki tugas di salah satu institusi penegakan hukum yang berkantor di Kabupaten Kuningan.

“Dia ngakunya orang pusat, kantornya ada di Kuningan,” ungkap salah seorang kepala sekolah.

Kunjungan kepada sekolah penerima program revitalisasi ini memunculkan pertanyaan tersendiri, terutama mengenai kepentingan J dalam membicarakan program tersebut dan kapasitas yang digunakannya saat berkomunikasi dengan pihak sekolah.

Meski demikian, belum terdapat keterangan terverifikasi mengenai tujuan kedatangannya, apakah berkaitan dengan pengawasan program, pengumpulan informasi, atau kepentingan lain. Karena itu, motif J tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pengakuan sejumlah pihak tersebut.

Institusi Bantah Keterkaitan

Untuk menelusuri kebenaran identitas yang diklaim J, konfirmasi kemudian dilakukan kepada institusi yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengannya.

Pihak institusi tersebut membantah bahwa J merupakan bagian dari lembaganya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, J disebut sebagai masyarakat sipil dan namanya tidak tercatat sebagai anggota maupun bagian dari institusi yang dimaksud.

“Kami sudah memastikan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari institusi kami. J merupakan masyarakat sipil dan namanya tidak tercatat sebagai bagian dari institusi tersebut,” tegas pihak institusi.

Keterangan ini menjadi poin penting di tengah beredarnya pengakuan sejumlah pihak yang menyebut J membawa nama institusi tertentu saat menjalin komunikasi maupun melakukan kunjungan.

Namun, bantahan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Tidak tercatat sebagai anggota suatu institusi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau memastikan seluruh pernyataan J sebagai kebohongan. Penilaian lebih jauh tetap membutuhkan verifikasi atas identitas, pernyataan, dan tindakan yang bersangkutan.

Siapa J dan Apa Kepentingannya?

Rangkaian keterangan dari kalangan mahasiswa, anggota DPRD, dan kepala sekolah kini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya J, apa kapasitasnya ketika mendatangi berbagai pihak, dan untuk kepentingan apa ia menggali informasi mengenai aktivitas mahasiswa, jaringan politik, serta program revitalisasi sekolah?

Pertanyaan itu semakin relevan setelah institusi yang dikaitkan dengannya menyatakan bahwa J bukan bagian dari lembaga tersebut.

Meski begitu, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan langsung dari J mengenai identitas, afiliasi, maupun maksud kedatangannya. Redaksi masih berupaya memperoleh klarifikasi guna memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk menjelaskan duduk persoalan secara utuh.

Klarifikasi tersebut penting agar persoalan ini tidak berhenti pada silang pengakuan, melainkan dapat menjernihkan fakta: apakah terjadi kesalahpahaman mengenai identitas dan kapasitas, atau terdapat persoalan lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Sebab, ketika nama institusi negara, aparat penegak hukum, dan jaringan politik dibawa dalam komunikasi dengan masyarakat, kejelasan identitas serta kebenaran klaim menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. (Han)